KAJIAN KRITIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU

Abstract

Kehadiran UU No.14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen, di mana salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Guru wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (pasal 8), telah disambut dengan baik oleh Pemerintah, khususnya melalui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dengan merealisasikan program sertifikasi guru. Implementasi pasal 8 dari UU tersebut telah mulai dilakukan sejak tahun 2006. Dalam perjalanan implementasi sertifikasi guru dalam waktu kurang lebih tiga tahun ini tampak perlu dilakukan beberapa hal, yaitu (1) keseriusan dalam menegakkan prinsip-prinsip sertifikasi; (2) ketegasan, konsistensi dan objektivitas LPTK sebagai penilai portofolio sekaligus penentu kelulusan peserta; dan (3) kepengawasan, baik bagi LPTK maupun peserta sertifikasi –khususnya dalam hal pemberkasan— sehingga akan mengurangi kecurangan-kecurangan.