FORMALISASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KOTA SURAKARTA (Melalui Pendekatan Arsitektur Kota)

Abstract

Di Kota Surakarta, Pemkot berusaha mengatur PKL di jalan-jalan agar permasalahan sebagaimana disebutkan di atas agar tidak terjadi, atau minimal tidak semakin parah. Dengan mengedepankan pemberdayaan PKL, relokasi, shelterisasi, tendanisasi dan grobagisasi diharapkan akan mampu memberikan kepastian hukum PKL dalam konteks tata ruang kota serta status formal bagi PKL. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu memenuhi harapan Pemkot Surakarta. Bertolak dari hal di atas dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh keterkaitan antara pembinaan/penataan yang dilakukan oleh Pemkot dengan type bangunan/alat untuk berdagangnya; dan (b) mentysun rekomendas yang berisi tentang arahan tentang bangunan/alat yang sebaiknya digunakan untuk berdagang PKL. Pengumpulan data dilakukan secara primer, menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif, disajikan scara eskriptif komparatif untuk mengetahui kecenderungan PKL dalam membentuk fisik bangunan. Setelah dilakukan analisis dan menghasilkan beberapa temuan yang tersusun dalam simpulan dan menghasilkan rekomendasi sebagai beriku: (a) Bentuk pembinaan/penetaan yang direkomendasikan adalah tendanisasi (bongkar pasang seluruhnya) dan robagisasi atau perpaduan keduanya; (b) material bangunan/alat dan arahan desain untuk berdagang yang disarankan adalah: (i) Material gerobag berupa atap seng datar dan dinding kaca atau alumunium yang dipadu dengan pemilihan warna dan bentuk untuk papan nama dan elemen estetis lainnya; (ii) Untuk type bangunan tenda (bongkar pasang selruhnya) jenis material yang disarankan adalah penutup atap terbuat dari terpal, dinding berupa terpal atau kain (sekaligus papan nama), dan lantai terbuat dari plesteran atau paving block. Untuk desain struktur atap diusahakan sedemikian rupa sehingga membentuk atap cembung (melengkung atau setengah tabung).