Penalaran Hukum: Politik Hukum terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Abstract

Istilah politik hukum (legal policy), sebagai gambaran dari proses kebijakan resmi Negara melalui produk hukum yang dikeluarkan negara yaitu peraturan perundang-undangan. Legislasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi dasar dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan melalui kajian-kajian yang bersifat akademik. Hukum Islam sebagai bagian dari faktor-faktor yang mengisi keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Islam di Indonesia, sehingga ada nilai-nilai yang dipengaruhi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan hukum Islam (transedental). Oleh karena itu, perlu penalaran hukum terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sebagai uji ke validan dari sistem hukum di Indonesia, dimana hukum agama dapat diartikan sebagai pesan moral (transedental) yang menjadi satu dalam hukum positif (“al-ibartu fil Islam bil jauhari laa bil madzhari)”.