| dc.identifier.citation | Awang, S. A., Widayanti, W. T., Himmah, B., Astuti, A., Septiana, R. M., Solehudin, & Novenanto, A. (2008). Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). (L. Santosa, S. A. Awang, & W. T. Widayanti, Eds.). Jakarta: CIORAD, CIFOR, Pusat Kajian Hutan Rakyat. Retrieved from http://www.cifor.org/library/ BPS Blora. (2010). Kabupaten Blora dalam Angka tahun 2010. Cahyono, S. A., Nugroho, N. P., & Purwanto. (2011). Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat di Sekitar Plot Pengembangan Agroforestry di Bagian Hulu Waduk Delingan. Tekno Hutan Tanaman Vol.4 No.1, April 2011, 7-17, 4(1), 7–17. Donie, S., & Jariyah, N. A. (2015). Kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi pada DAS Solo. In Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015. Peran Geograf dan Peneliti dalam Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian yang berdayaguna Bagi Masyarakat. Haryanti, N. (2014). Disfungsi Institusi Konservasi dan Dampaknya pada Kegagalan Adopsi Teknologi Konservasi Tanah dan Air, Studi kasus di Kabupaten Wonogiri dan Temanggung, Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 11(1), 44–58. Iriani, A. Y. (2015). Kebijakan Pengelolaan Secara berkelanjutan DAS Benain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Jariyah, N. A. (2014). Karakteristik Masyarakat Sub DAS Pengkol dalam Kaitannya dengan Pengelolaan DAS (Studi kasus di Sub DAS Pengkol, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah). Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Vol 11 No. 1 Maret 2014, (493). Kementerian Kehutanan RI. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61/ Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Retrieved from www.forda.go.id Paimin, Sukresno, & Purwanto. (2006). Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS). (A. N. Gintings, Ed.). Surakarta: Pusat penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor, 2006. Retrieved from forda.go.id Paimin, Sukresno, & Purwanto. (2010). Sidik Cepat Degradasi sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS). (A. N. Gintings, Ed.). Bogor: Pusat penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor, 2010. Retrieved from http.forda.go.id Prasetyo, L. B. (2004). Deforestasi dan Degradasi Lahan DAS Citanduy (ISBN : 979-8637-13-5). Bogor. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id Republik Indonesia. (2012). PP 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Ruhimat, M. (2015). Tekanan Penduduk Terhadap Lahan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Jurnal Pendidikan Geografi, 15(2), 59–65. Rusli, S., Widiono, S., & Indriana, H. (2009). Tekanan Penduduk, Overshoot Ekologi Pulau Jawa, dan Masa Pemulihannya. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia, 3(1), 77–112. Retrieved from http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5871/4536 Sanusi, S. R. (2003). Masalah Kependudukan di Negara Indonesia. Retrieved from Digited by USU Digital Library Sartohadi, J., & Putri, R. F. (2008). Evaluasi Potensi Degradasi lahan dengan Menggunakan Analisa Kemampuan Lahan dan Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Forum Geografi, 22(1), 1–12. Retrieved from www. publikasiilmiah.ums.ac.id Setiawan, I. (2004). Mengkritisi kurva adopsi inovasi rogers (1983): mencari jalan keluar dari kemandegan inovasi. Soegiri, E. W. (2013). Tinjauan Bentang Lahan pada tata kelola yang lebih baik di Daerah Aliran Sungai: dahulu, sekarang dan masa depan. In Seminar and Workshop on Lanscape Approach for Sustainable Management of Natural Resources Bengkuli 4 Mei 2013. | in_ID |
| dc.description.abstract | Pengelolaan DAS sangat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian DAS.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui kinerja DAS. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui kinerja DAS di KHDTK Cemoro-
Modang dilihat dari aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Lokasi
penelitian di KHDTK Cemoro-Modang di Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Cepu, Kabupaten Blora. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Cemoro-Modang secara fisik masuk dalam kategori zona ekologi
hutan dataran rendah dengan kelas perusahaan jati. Beberapa kecamatan
masuk dalam KHDTK Cemoro Modang yaitu Kecamatan Sambong dan Kec.
Cepu. Metode yang digunakan adalah menggunakan Sidik Cepat Degradasi
Daerah Aliran Sungai (Paimin, Sukresno, & Purwanto, 2010). Parameter
yang digunakan adalah parameter sosial ekonomi kelembagaan. Parameter
sosial adalah kepadatan penduduk geografi, kepadatan penduduk agraris,
perilaku/tingkah laku konservasi, hukum adat dan nilai tradisional.
Parameter aspek ekonomi adalah ketergantungan terhadap lahan, tingkat
pendapatan dan kegiatan dasar wilayah (LQ pertanian). Parameter
kelembagaan adalah keberdayaan kelembagaan informal konservasi dan
keberdayaan lembaga formal pada konservasi. Analisis data dilakukan
dengan menskoring parameter yang digunakan dengan skala 1 sampai 5
(sangat rendah sampai sangat tinggi). Dari hasil skoring dan pembobotan
akan menghasilkan skala kerentanan yaitu >4,3 (sangat rentan/sangat
terdegradasi), 3,5-4,3 (rentan/terdegradasi), 2,6-3,4 (sedang), 1,7-2,5 (agak
rentan/agak terdegradasi), <1,7 (tidak rentan/tidak terdegradasi). Hasil
penelitian diperoleh bahwa KHDTK Cemoro Modang dilihat dari aspek
sosial ekonomi kelembagaan masuk dalam kategori rentan/terdegradasi.
Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi yang
menjadi perhatian adalah dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu
kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk geografis, budaya, nilai
tradisional, ketergantungan penduduk terhadap lahan, dan keberdayaan
lembaga formal pada konservasi. Parameter-parameter tersebut
menunjukkan skala 5 yang berarti parameter tersebut dalam kondisi sangat
rentan, sehingga diperlukan solusi untuk memperbaiki kondisi DAS. Solusi
tersebut dapat berupa kebijakan pengaturan kelahiran, alternatif pekerjaan
lain selain pertanian agar masyarakat tidak tergantung dengan lahan,
peningkatan penyuluhan untuk menggalakkan konservasi tanah dan air.
Kajian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemegang kebijakan
untuk melakukan pengelolaan DAS yang lebih baik. | in_ID |
