Analisis Peraturan Daerah Bermasalah Terkait Dengan Tata Kelola Perizinan yang Ramah Investasi di Kota Surakarta

Abstract

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting terutama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hal tersebut mempengaruhi iklim investasi yang diharapkan menjadi modal pembangunan daerah. Ketidaksinkronan kebijakan Daerah dengan pusat dinilai sebagai hambatan dalam optimalisasi kinerja investasi di Daerah. Hal itu tercermin dari terjadinya over regulasi di Daerah melalui banyaknya peraturan hukum di Daerah yang tumpang tindih dan bertentangan karena belum adanya tertib peraturan perundang-undangan di Daerah. Peraturan daerah yang dimaksudkan menjadi instrumen hukum penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan untuk menggerakkan pembangunan sekaligus kontrol terhadap pelanggaranpembangunan Daerah, justru menjadi faktor penghambat pembangunan daerah. Peraturan daerah bermasalah khususnya dalam bidang tata kelola perizinan yang ramah investasi juga terdapat di Kota Surakarta. Analisis mengenai peraturan tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya mencari solusi agar iklim investasi di Kota Surakarta dapat meningkat.