Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal dalam mendukung pelaksanaan start up maupun pengembangan kegiatan usaha yang dirintis dan dikembangkan kalangan masyarakat menengah kebawah. Potensi Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil serta iklim politik yang relatif kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Daya tarik tersebut ternyata berbenturan dengan mekanisme perizinan yang dianggap belum memberikan kemudahan bagi investor. Ketidakberpihakan semacam ini membuat investor prospektif menimbang ulang untuk berinvestasi. Pemerintah menangkap persoalan perizinan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan yang diharapkan mampu menjadi solusi atas kegelisahan investor. Mekanisme perizinan yang digadang-gadang memberikan kemudahan bagi investasi tersebut praktiknya masih menghadapi banyak kendala. Langkah kongkrit yang harus dilakukan dalam rangka menguatkan iklim investasi di Indonesia adalah dengan realisasi perizinan yang singkat dan berbiaya ringan tanpa mengesampingkan obyektifitas portofolio investasi. Persyaratan perizinan harus disosialiasikan secara lengkap dan detail sehingga memudahkan para pemohon untuk melengkapi persyaratan dan mempermudah petugas terkait untuk memproses penerbitan izin. Salah satu sektor penting yang perlu mendapatkan dorongan terkait perizinan agar lebih mudah mendapatkan modal investasi adalah sektor ekonomi kreatif. Kebijakan terhadap perizinan ekonomi kreatif akan menguatkan minat investasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.