Perizinan dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana dan Islam terhadap Advokat)

Abstract

Makalah ini mengkaji sumpah dan perizinan bagi advokat dengan menggunakan pendekatan konseptual (hukum pidana nasional dan pidana Islam). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan advokat diawali dengan sumpah, yang mana dalam sumpah itu mengizinkan dia memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut hukum pidana, advokat yang tidak mempunyai izin, ia tidak bisa memberikan jasa hukum, karena ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Apabila ia tetap memberikan jasa hukum, maka ia dikatakan melakukan perbuatan tanpa kewenangan, perbuatan ini termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana Islam /Jinayah tidak mengatur sanksi pidana di bidang perizinan, namun ulil amri bertugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan dalam hukum pidana Islam pemimpin (pemerintah) memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap perbuatan – perbuatan yang melanggar hak – hak individu, namun tidak boleh bertentangan dengan syari'ah.