Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestaat)

Abstract

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok, Perizinan menjadi issue yang kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan baiasa dikaitkan dengan kepentingan umum. Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundangundangan. Iinilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Izin di bagi dalam 3 hal, 1. Lisensi, 2. Dispensasi dan 3. Konsesi. Dispensasi menjadi bagian dari suatu perizinan, begitu juga

dengan dispensai nikah yang ada dalam ranah perkawinan. Perkawinan

yang usia calon mempelai belum mencukupi pesrsyaratan tidak dapat di izinkan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahanya dapat disahkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). kebenaran dankemanfaatan sebagai adanya. Dispensasi nikah sendiri merupakan aktualisasi kebijakan umum sebagai formulasi dalam masalah soasial

khususnya hukum perkawinan. Konsep negara hukum moderen yang

meninitik beratkan kepada kesejahteraan dan pemenuhan hak subyek

hukumnya menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang

paling nyata. Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban memeiliki peran sentral dalam pelaksanaan

kebijakan publik.