Tranformasi Pembangunan Local Self Government dalam Persefektif Negara Hukum Pancasila

Abstract

Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat sebagai bentuk local self government, sebagai perwujudan negara hukum Pancasila. Praktik yang dilakukan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon, menjadikan tranformasi desa mengarah pada local state government, tidak berbeda dengan pelayanan administrasi kelurahan. Sebagai tujuan menggugah pemerintah untuk meninjau kembali atas praktik bantuan keuangan ke desa agar tidak menghilangkan identitas desa. Melalui data lapangan mencoba mendeskripsikan dampak bantuan dana desa terhadap tranformasi local self government yang melahirkan local administrative. Cara pemerintah dalam menyalurkan dana ke desa secara pembangunan fisik desa dianggap berhasil sebagaimana yang ditemukan dilapangan dibidang pembangunan Desa Cibeureum dan Desa Lemah Abang Kulon. Pembangunan megah desa justru menjadikan masyarakat dan aparatur desa mulai menuai ketergantungan pada pemerintah, desa kehilangan local genius sebagai identitasnya. Pembangunan desa juga menuai ketidakpuasan bagi desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan, tergambar di Kelurahan Perbutulan. Langkah yang harus mendapatkan penanganan segera yakni mencegah tranformasi local self government yang mulai mengarah pada local state government dan local administrative. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa peneliti menyakini keadaan ini bukan hanya terjadi di desa-desa dan kelurahan yang diterliti saja.