| dc.identifier.citation | Arikunto, Suharsimi,. 1998. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rinneka Cipta. Azwar, Saifuddin,. 1992. Reliabilitas dan validitas, Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baswir, Revrisond, 1997. Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.. Djarwanto dan Pangestu Subagyo. 1996. Statistik Induktif, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE. Gujarati, Damodar. 1991. Ekonometrika Dasar, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga. Ghozali, Imam,. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Bagian Penerbitan Undip. Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah Bunga Rampai, Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Indriantoro Nur, dan Bambang, Supomo. 1999. Metode penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 170/DPRD/IX/2004 tentang Nama, Sususnan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi, Komisi, Panitia Musyawarah serta Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Republik Indonesia, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ritonga, Abdulrahman,. 1987. Statistika Terapan Untuk Penelitian. Jakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UI. Singarimbun, Masri, dan Sofyan, Effendi. 1987. Metode penelitian Survei. Yogyakarta: LP3ES. Santoso, Singgih,. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kwebijakan Publik Tehadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi VI: 1160-1165. Uma, Sekaran,. 2000. Research Methods for Business:A Skill Bulding Approach, 3rd Edition. John Willey and Sons, Inc. Witono, Banu,. 2003. “Pengaruh Latar Belakang Personal dan Budaya Politik Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Empirika. 16 (1): 26-48. | en_US |
| dc.description.abstract | Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) sangat besar. Pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kabupaten Klaten yaitu sejumlah 45 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan non probabilitas sampling dengan metode purposive sampling. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan korelasi product moment dan cronbach’s alpha. Pengujian asumsi klasik menggunakan uji normalitas sebaran, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan secara serentak terhadap pengawasan APBD. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung = 34,038, dan Ftabel = 2,51 dengan tingkat signifikansi α = 5%. Sedangkan hasil uji parsial menyatakan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, hal ini terbukti dari hasil thitung ═ 2,319 dan ttabel ═ 2,02 pada tingkat signifikansi α = 5%. Di samping itu, variabel moderating yang berpengaruh terhadap pengawasan APBD yaitu transparansi kebijakan publik, hal ini terbukti dari hasil thitung = 2,570 dan ttabel = 2,02 pada tingkat signifikansi α = 5%. | en_US |
