KESENJANGAN INVESTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA
| dc.contributor.author | Yuliadi, Imamudin | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T03:31:15Z | |
| dc.date.available | 2013-03-01T03:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.identifier.citation | Anwar, Arsyad. 1985. Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986, edisi pertama Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sinar Harapan. Asmara, H. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Badan Pusat Statistik. 2007. Kabupaten Sulawesi Utara dalam Angka. Sulawesi Utara: BPS. Bidani, B, and M. Ravallion. 1993. A Regional Poverty Profile for Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 29 (3), 37 – 68 Boediono. 1979. Econometric Models of the Indonesian Economy for Short Run Policy Analysis. Disertation Ph.D, University of Pensylvania. Branson, William H. 2000. Macroeconomic Theory and Policy, third edition. New York: Harper and Row Publisher. Edy Suandi Hamid. 2005. Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: UII Press. Glassburner, Bruce dan Chandra Aditiawan. 1982. Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro, Edisi kedua. Jakarta: LP3ES. Godet. 1994. Structural Analysis Methods Using Qualitative Approach Toward Economics Investment. Journal of Economics Sciences, vol. 7 Hit, Ireland, Hokisson. 1999. Policy Analysis Models and Concept for Building Competences. Engelwood Cliff: Prentice Hall. Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45, 1-28. Nurzaman, SS. 2007. Perencanaan Wilayah dalam Sistem yang Dinamis. Bahan kuliah Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Bandung: ITB. William C. Blanchfield. 1976. Economic Development. Ohio: Copyright Grid, Inc. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1411- 6081 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/2837 | |
| dc.description.abstract | Pengembangan partisipasi dan potensi ekonomi daerah merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. Di sisi lain kebijakan pemekaran wilayah juga membawa masalah baru yang tidak ringan yaitu beban ekonomi dan birokrasi yang harus diemban pemerintah dan masyarakat daerah. Penelitian ini menggunakan beberapa formula untuk menjelaskan obyek-obyek penelitian yang telah ditetapkan menyangkut potensi ekonomi daerah, UMKM dan kewirausahaan, kesenjangan investasi, dan kesenjangan fiskal. Untuk menjelaskan sejauhmana implikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap keadilan ekonomi, maka analisis ekonomi dalam penelitian ini dilengkapi dengan studi kesenjangan investasi dan ekonomi daerah. Obyek penelitian ini adalah provinsi Gorontalo yang merupakan hasil dari kebijakan pemekaran wilayah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena selain untuk mendapatkan gambaran kondisi masing-masing variabel penelitian tersebut juga untuk mengetahui kaitan antarvariabel dalam penelitian. | en_US |
| dc.publisher | Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi - LPPM UMS | en_US |
| dc.subject | pemekaran wilayah | en_US |
| dc.subject | desentralisasi ekonomi | en_US |
| dc.subject | kesenjangan ekonomi | en_US |
| dc.subject | dana alokasi umum | en_US |
| dc.title | KESENJANGAN INVESTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
