Penguatan Tradisi Musyawara Mufakat dalam Sistem Kekuasaan Negara: Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan Akan Datang

Abstract

MPR adalah salah satu lembaga negara pelaksana amanah konstitusi yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang selalu berubah disetiap rezim penguasa. Di Era Orde Lama eksistensi lembaga ini sangat lemah karna sistem pemerintahan di era tersebut sangat didominasi oleh penguasa (Presiden). Di era Orde Baru MPR kedudukan dan kewenangannya sangat kuat selain berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara MPR juga mempunyai kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Terjadinya amandemen UUD 1945 Pasca reformasi berimplikasi pada perubahan sistem pemilu presiden yang dilakukan secara langsung. Nilai musyawarah dan mufakat yang teraktualisasi dalam mekanisme pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan di lembaga MPR menjadi hilang. Bahkan saat ini kecendrungan pengadopsian nilai-nilai demokrasi liberal melunturkan nilai-nilai tradisi yang seharusnya tetap dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun adopsi atau transpalantasi hukum asing juga bukan hal yang dilarang sepanjang sistem yang diadopsi sesuai dengan nilai dan prinsip hidup masyarakat Indonesia. Kondisi ini harus dipulihkan kembali dengan cara menguatkan kembali nilai musyawarah mufakat yang menjadi esensi demokrasi Indonsia dan diterapkan secara menyeluruh dalam struktur pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai ketingkat terendah yaitu pemerintahan desa.