Rekonstruksi Kelembagaan MPR

Abstract

UUD 1945 setelah amandemen menyebabkan terjadinya pergeseran kelembagaan negara. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 kedudukannya sejajar. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, tidak ada lagi utusan golongan. Padahal masih terdapat golongan masyarakat yang belum terwakili di MPR. Kewenangan MPR terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Pengambilan keputusan dalam sidang MPR saat ini sering dilakukan dengan cara voting, seharusnya sesuai dengan semangat para pendiri bangsa, MPR sebagai lembaga permusyawaratan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.