| dc.identifier.citation | Aprilliyanti, T dan M. Zainuddin. 2017. Pemetaan potensi kekeringan lahan sepulau Batam menggunakan teknik system informasi geografis (SIG) dan penginderaan jauh. Majalah Geografi Indonesia, 31 (1):91—94. Balai Pengelolaan DAS Kepulauan Riau. 2011. Identifikasi Karakteristik DAS Duriangkang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Kegiatan. Tanjungpinang. Centre for strategic and international studies. 2006. Mempersiapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Cides. Jakarta. Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 2009. Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS. Jakarta. Donie, S. 2016. Institutional analysis of watershed management in Batam island. Forum Geografi, 30 (1):86—98. Farizki, M dan W. Anurogo. 2017. Pemetaan kualitas permukiman dengan menggunakan penginderaan jauh dan SIG di Kecamatan Batam Kota, Batam. MAjalah Geografi Indonesia, 31 (1):39—45. Harefa, M. 2011. Penerapan klaster industry pada kawasan Batam, Bintan dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Kajian, 16 (3): 517—543. Hariyadi, R. 2006. Pengaruh pencemaran limbah industri dan domestik terhadap kualitas air waduk Duriangkang. J. Tek. Ling, 7 (3): 271—276. Hargono, S., S. Sutono dan J. Alisyahbana. 2013. The influence of the economical growth of the Batam island. Procedia Environmental Sciences 17 92013): 795-804. Nasution, D. H. 2002. Dampak sosial dan ekonomi kebijakan relokasi dan penataan pemukiman liar di wilayah perkotaan (Studi kasus Kota Batam). Tesis. Program Pasca sarjana. IPB. Priangani, A. 2014. Pengelolaan wilayah perbatasan berbasis integrated border management (IBM) dalam meningkatkan daya saing investasi dan perdagangan Indonesia. Kontingensi, 2 (2): 108—125. Qodriyatum, S.N. 2013. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota BAtam melalui pemberdayaan masyarakat. Aspirasi, 4 (2): 91—100. Saefuloh, A.A. 2011. Kebijakan ketenagakerjaan pada sektor industry di Kota Batam. Kajian, 16 (1): 189—217. Saprial, B. Setiawan dan D. Wijono. 2004. Konflik lingkungan di Kampung Agas, Tanjung Uma, Batam. Manusia dan Lingkungan, 11 (3):112—125. Sudjana, E. 2004. Analisis ekonomi politik dan hukun lingkungan wilayah pesisir dan lautan Kota Batam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Disertasi. Sekolah PAscasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sumantri, Y. 2014. Analisis pengaruh kunjungan wisatawan yang menjadikan Batam sebagai kawasan pariwisata MICE. Journal of Accounting & Management Research, 9 (1): 47—51. Tarwiyani, T., Arnesih, dan N.M. Hutagaol. 2017. Fenomena pasar kaget di Kota Batam tahun 1980-2015. Dimensi, 6(1):48—62. Triningsih, A. 2013. Masalah demografis dan kebijakan pemerintah propinsi Kepulauan Riau. Jurnal Kependudukan Indonesia, 8 (2): 65—78. Yuliastrin, A. 2016. Ancaman kerusakan ekosistem hutan lindung di Batam. Prosiding seminar nasonal II taun 2016. Malang, 26 Maret 2016. Prodi Pendidikan Biologi FKIP dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Universitas Muhamadaiyah Malang. Malang. Hal 675—681. | in_ID |
| dc.description.abstract | Pulau Batam merupakan salah satu pulau kecil (luas pulau <2000 km2) yang
strategis dengan potensi pengembangan ekonomi tinggi yang diharapkan
dapat menarik kemajuan daerah sekitarnya. Perkembangan ekonomi
tersebut memicu penurunan daya dukung DAS, kekurangan air bersih dan
masalah sosial ekonomi kelembagaan. Salah satu DAS pemasok air bersih di
Batam yang mengalami permasalahan tersebut adalah DAS Duriangkang
sehingga DAS ini masuk dalam kategori DAS Prioritas yang harus
dipulihkan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kerentanan
sosial, ekonomi, kelembagaan untuk perencanaan pengelolaan DAS
Duriangkang, Batam. Analisis kerentanan menggunakan Sistem Monitoring
Evaluasi Daerah Aliran Sungai aspek sosial ekonomi dan kelembagaan.
Data yang dipergunakan merupakan data primer dan data sekunder pada
DAS Duriangkang. Hasil analisis terhadap DAS Duriangkang Batam
menunjukkan bahwa secara sosial tergolong agak rentan (3,4), secara
ekonomi tidak rentan (1,4), dan secara kelembagaan rentan (4,2). Secara
keseluruhan DAS Duriangkang tingkat kerentanan sosial ekonomi
kelembagaan tergolong agak rentan (3). Penyelesaian masalah penurunan
daya dukung dan kelangkaan air terutama pada aspek yang memiliki
kerentanan relatif tinggi terlebih dahulu, yaitu aspek kelembagaan, sosial
kemudian ekonomi. Perencanaan pengelolaan DAS Duriangkang Batam
seyogyanya memperhatikan kerentanan sosial ekonomi kelembagaan yang
ada. | in_ID |
