Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstract

Rakyat Indonesia sudah sepantasnya mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan pemerintah sudah sepatutnya mengusahakan tercapainya hal tersebut sesuai perwujudan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah Indonesia sebenarnya juga telah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah lingkungan, terbukti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang berkenaan langsung dengan lingkungan hidup sampai yang terakhir yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkup dari penegakan hukum lingkungan meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dan upaya terakhir dengan penegakan hukum pidana. Menarik untuk dibahas bahwa dalam Pasal 88 UUPPLH disebutkan mengenai tanggung jawab mutlak atau dalam prinsip/doktrin ilmu hukum dikenal sebagai strict liability yaitu model tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan (fault) sedangkan prinsip yang dianut dalam KUHPerdata adalah liability based on fault yang mengharuskan pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan