Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi

Abstract

Paradigma pemberantasan korupsi dewasa ini mengalami penurunan kualitas dimana korupsi semata-mata dilihat dari sudut pandang kuratif (penindakan). Hal tersebut sama sekali tidak menyalahi filosofi pemberantasan korupsi, namun perlu ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dari akarnya yaitu aspek penyelenggara negara (preventif ). Hampir seluruh pasal korupsi terdapat unsur penyelenggara negara sehingga unsur penyelenggara menjadi penting untuk diperhatikan sebagai mata rantai utama pemberantasan korupsi. Upaya mendisiplinkan penyelenggara negara merupakan pemberantasan korupsi berbentuk pencegahan yang dapat memiliki efek domino yang luar biasa. Selama ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan acuan dasar kekayaan penyelenggara negara, namun sayangnya dapat dimanipulasi sehingga perilaku koruptif penyelenggara negara dapat tersamar. Perlu langkah lebih jauh untuk menjadikan LHKPN sebagai pintu masuk penyelidikan dan penyidikan tipikor penyelenggara negara. Selain itu institusi lain sebagai supporting system pemberantasan korupsi haruslah didudukkan sebagaimana mestinya agar dapat membantu upaya pemberantasan korupsi dengan membuka diri terhadap seluruh informasi transaksi keuangan, perbankan, dan perpajakan penyelenggara negara, alih-alih hanya menjadi lembaga penggembira yang tumpul dan tidak berfungsi.