Show simple item record

Ide Kriminalisasi Negara terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers

dc.contributor.authorMuslimin, M
dc.date.accessioned2018-04-23T06:43:44Z
dc.date.available2018-04-23T06:43:44Z
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.citationAhmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, 2007, Bandung, Refika Aditama. Andi Hamzah, 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ardianto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media Atmadi T, 1985, Sistem Pers Indonesia, Jakarta, Gunung Agung Bambang Purnomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia Barda Nawawi Arief,1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti. ________________, 2000, Kebijakan Legislatif Dalam PenanggulanganKejahatan Dengan Pidana Penjara,Semarang., BP UNDIP. ________________, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanPenanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti. ________________, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung, Citra Aditya Bakti. ________________, 2006, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta, RajaGrafindo Persada. ________________, 2006, Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta, RajaGrafindo Persada. ________________, 2008, Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Magister. Bungin, Burhan. 2011. Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Prenada Media Group Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama Effendy, Marwan, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2012. Jakarta, Referensi Harahap K. 2000. Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa. Bandung. Grafitri Harahap, Yahya. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Kusumaningrat, Hikmat. 2005. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung; Remaja Rosdakarya Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti. Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta; PT. LkiS Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta. Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta; Rajawali Press Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta,Dalam Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbitan tak Berkala No. 1Laboratorium Hukum Fakultas HukumUniversitas Katolik Parahyangan,Bandung Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)., Bandung,Bina Cipta. Severin, Werner J. Tankard, James W. 2011. Teori Komunikasi; Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta; Prenada Media Group Sibert, Fred s. Peterson, Theodore. Schram, Wilbur. 1986. Empat Teori Pers. Jakarta; Intermasa Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Bandung, Sinar Baru. Soekanto, Soerjono, 1981,Kriminologi: Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru. Sudarto,1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. _______, 1986,Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni. Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama. Bagir Manan, Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawabn Hukum, Jurnal Dewan Pers Jakarta, Edisi No. 8, Desember 2013 Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. http://www.dw.com/id/kebebasan-pers-itu-milik-kita/a-19218062 https://daerah.sindonews.com/read/933608/25/rapat-anggaran-anggota-dprd-majene-usir-wartawan-1417775380 https://daerah.sindonews.com/read/1034848/174/anggota-dpr-halangi-wartawan-meliput-trigana-air-1439994737 https://daerah.sindonews.com/read/1066114/174/liput-sidang-pembunuhan-wartawan-tvri-nyaris-diamuk-massa-1449032512 https://daerah.sindonews.com/read/1068497/193/pendukung-calon-wali-kota-bitung-aniaya-3-wartawan-tv-1449754560 https://daerah.sindonews.com/read/1099504/190/dilarang-liputan-wartawan-di-palembang-demo-1460122819 http://www.viva.co.id/berita/nasional/797620-aji-kecam-ancaman-pembunuhan-jurnalis-di-padang-panjang http://www.viva.co.id/berita/nasional/804475-pns-musirawas-sewa-preman-untuk-aniaya-jurnalis https://daerah.sindonews.com/read/1132076/174/lantamal-xiv-sorong-larang-wartawan-meliput-pemusnahan-kapal-asing-1471495304 https://daerah.sindonews.com/read/1193037/191/lakukan-pembiaran-penganiayaan-wartawan-brigpol-rs-terancam-dipecat-1490930033 https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/07/063907010/dandhy-dwi-laksono-pendiri-watchdoc-yang-dipolisikan-repdem-pdipid_ID
dc.identifier.isbn978-602-1500-88-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/9718
dc.description.abstractThe independence of the press is one of the essence of democracy and an important pillar for democratic state. Indonesia guarantees for the independence of the press but in practice is contrary to reality. Lots of cases of crimes against freedom of the press that occurred and not followed up to the realm of law in accordance with Article 18 of Law No.40 of 1999 on the Press. The State let alone the crime. The omission is a new crime by the state then it is deemed necessary to criminalize the state.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherProsiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendentalid_ID
dc.subjectKriminalisasiid_ID
dc.subjectKemerdekaan Persid_ID
dc.titleIde Kriminalisasi Negara terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Persid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail
Name:
36. M. Muslimin.pdf
Size:
2.049Mb
Format:
PDF
Description:
VIEW/DOWNLOAD
View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record