dc.identifier.citation | Abdel Aziz, A.M. (2007). “Successful delivery of public-private partnerships for infrastructure development.” Journal of Construction Engineering and Management, 133 (12), pp. 918-931. Asian Development Bank. (2000). Developing Best Practices For Promoting Private Sector Investment in Infrastructure- Water Supply, Manila. Asian Development Bank. (2004). Water in Asian Cities: Utilities’ Performance and Civil Society Views, Manila.Badan Pengembangan Konstruksi dan Investasi (Bapekin). (1999). Modul Panduan Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas). (2009). Public Private Partnerships Infrastructure Project in Indonesia, Jakarta. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). (2010). Indonesia Water Supply Infrastructure PPP Investment Opportunities, Kementerian Pekerjaan Umum, BPPSPAM, Jakarta. Budds, J., dan McGranahan, G. (2003). “Are the debates on water privatization missing the point? Experiences from Africa, Asia and Latin America.” Environment & Urbanization, 15 (2), pp. 87-113. Darmanto, A. (2009). “Model Pemilihan Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Investasi Air Minum Menggunakan Proses Jaringan Analitis (ANP).” Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung. Harris, C., Hodges, J.A., Schur, M., dan Shukla, P. (2003). “Infrastructure Projects: A Review of Canceled Private Projects.” World Bank Viewpoint Note, No.252, World Bank, Washington, D.C. Kikeri, A dan Kolo, A. (2006). Privatization trends: what’s been done?, Public Policy for The Private Sector, World Bank Viewpoint Note, No. 303, World Bank. Lanti, A., Nugroho, R., Ali., Kretarto, A., and Zulfikar, A. (2008). Sepuluh Tahun Kerjasama Pemerintah-Swasta pada Pelayanan Air PAM DKI Jakarta 1998-2008, Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Leman, E.A. (1996). “Key Features of Successful BOT: Structuring and Managing Risk.” Proceedings of the Seminar on BOT in the Water Supply Sector, Beijing, People’s Republic of China 22-23 October 1996. Private Provision of Infrastructure Technical Assistance (PPITA). (2007). Pre-Feasibility Study: Provision of Potable Water Services for Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, dan Jayanti Kabupaten Tangerang, Jakarta. Saaty, T.L. (1999). Fundamentals of The Analytic Network Process, paper presented in ISAHP 1999, Kobe, Japan, August 12-14. Saaty, T.L., and Vargas, L.G. (1994). Decision Making in Economic, Political, Social, and Technological Environments with the Analytic Hierarchy Process, 1st Ed, RWS Publications, Pittsburgh. Salman, A.F.M., Skibniewski, M.J., dan Basha, I. (2007). “BOT viability model for large-scale infrastructure projects.” Journal of Construction Engineering and Management, 133 (1), pp. 50-63. Tynan, N., dan Bill, K. (2002). “A water scorecard: Setting performance targets for water utilities.” Public Policy for The Private Sector, Note No. 242, The World Bank Group, Washington, D.C. United Nations Economic and Social Comission for Asia and Pacific (UNESCAP). (2005). PPP-Readiness Self-Assessment, Transport and Tourism Division, UNESCAP. Vives, A., Paris, M.A., Benavides, J., Peter D. Raymond, P.D., Quiroga, D. and Marcus, J. (2006). Financial Structuring of Infrastructure Projects in Public-Private Partnerships: An Application to Water Projects, Inter-American Development Bank, Washington, D.C. Zhang, X.Q. (2006). “Public Clients Best Value Perspectives of Public Private Partnerships in Infrastructure Development.” Journal of Construction Engineering and Management, 132 (2), pp. 107-114. | en_US |
dc.description.abstract | Skema kerjasama pemerintah (PPP) dan swasta pada penyediaan infrasturktur air minum di perkotaan telah berkembang
menjadi secara pesat. Banyak skema kerjasama pemerintah dan swasta yang bisa dipilih, mulai dari kontrak pelayanan
sederhana sampai skema konsesi yang kompleks. Dalam pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan setempat, banyak
faktor internaldan eksternal dalam proyek harus diperhatikan. Pemilihan yang salah akan menghasilkan biaya traksaski yang
tinggi yang berakibat pada perlunya negosisasi ulang atau bahkan pembatalan kontrak. Penelitian ini megembangkan dan
mengusulkan pegambilan keputusan pembuatan model dengan multi kriteria pada pemilihan skema PPP untuk investasi air
minum menggunakan Proses Jaringan Analitis (ANP), berdasrkan pada pengertian bahwa keputusan skema PPP harus
diambil jauh sebelum proyek ditenderkan. Konsep model dari metode dan struktur dijelaskan dalam penelitian ini, kriteria
dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model juga dianalisis. Kriteria ini termasuk solusi yang diharapkan dari implementasi
PPP, kondisi umum lingkungan Negara, kinerja penyedia layanan air minum kota dan isu-isu lingkungan, kapasitas
lembaga dan pilihan skema PPP yang tersedia. Model ini menyediakan metode yang reliabel dan sederhana untuk pengujian
awal dan pemilihan skema PPP yang sesuai. Aplikasi secara eksperimen dari model telah dilakukan untuk tiga kasus pada
tiga lokasi yang berbeda, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang. Pada tiga kasus yang ada, model
merekomendasikan konsesi sebagai skema PPP yang paling sesuai, dimana sejalan dengan apa yang ada sekarang di
Jakarta dan Tangerang, dan juga hasil dari uji feasibily awal yang dilakukan di Kabupaten Bandung yaitu konsesi. Karena itu
model ini dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam awal pemilihan skema PPP yang paling
sesuai, yang kemudian bisa diikuti evaluasi yang lebih mendalam, seperti evaluasi feasibilitas financial, pengujian kondisi
asset yang ada, pengujian awal efek lingkungan dan sebagainya. | en_US |