MODEL PENYELENGGARAAN TERPADU DAN EFEKNYA BAGI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT: PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu), yang terdiri atas pemilu legislative, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah pada era reformasi sebagai proses pemunculan wakil rakyat dan pejabat pimpinan melalui jalan pemilihan (voting), yang diproses dalam pengambilan keputusan dengan skala yang sangat besar. Sistem politik pada era reformasi yang cenderung demokratis partisipasif, memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang demikian. Permasalahan yang timbul pada intinya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aspirasi rakyat, berjalan dalam kondisi hukum dan etika politik, dan artinya bagi pendidikan politik masyarakat. Dari sinilah, selanjutnya muncul sejumlah fokus penelitian yang juga dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian juga dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian. Dari hasil penelitian pendahuluan muncul sejumlah subfokus, dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah perubahan format dan pemilu seperti yang dikehendaki oleh pemilih, dan konsekuensinya pada perubahan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, adalah menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu di era reformasi; penyelenggaraan kampanye pemilu sebagai proses dan efek komunikasi politik, keterwakilan perempuan, penanam partai politik sebagai infrastruktur politik, dan penetapan caleg DPR berpihak berdasarkan jumlah suara. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, dengan analisis reflektif mengalir hingga pemaknaan temuan-temuan. Penelitian ini membawa sejumlah hasil yang utama, bahwa publik menghendaki adanya perubahan format pemilu, yang berarti perubahan sistem publik, adalah pemilihan pemilu nasional (pusat) dengan pemilu daerah. Pemilu Nasional merupakan gabungan dari pemilu legislative pusat (DPR dan DPD) dan Pemilu Presiden. Pemilu daerah merupakan gabungan dari pemilu legislatif Daerah (DPR Provinsi, Kabupaten, Kota) dan pemilu eksekutif daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Pemilu Nasional dilaksanakan terlebih dahulu, baru disusul pemilu daerah. Rentang waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, selama dua tahun. Waktu dua tahun, untuk persiapan pemilu berikutnya, mengevaluasi hasil pemilu yang sudah berlangsung, dan mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat untuk itu diperlukan perubahan sejumlah regulasi, terutama UU politik, yang terdiri atas ini, tergantung dari keamanan politik pemeritah dan DPR Perubahan Format Pemilu, berarti perubahan sistem pemilu. Selain itu, menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu, karena faktor kejenuhan dengan tingginya frekuensi pemilihan secara langsung, dan faktor apatisme, karena publik mengganggap bahwa pemilu yang ada belum dapat memunculkan keputusan yang aspiratif. Dalam hal ini kampanye pemilu, publik mengakui adanya peningkatan kualitas, tetapi belum optimal sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Keterwakilan perempuan, masih dengan pendekatan kuantitas, dan belum optimal pada pendekatan kualitas, citra dan peranan partai politik sebagai infrastruktur politik, masih belum memadai sebagai saluran aspirasi rakyat. Tetapi penetapan caleg DPR terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, memperoleh respon positif dari publik, karena memperkuat hak pilih masyarakat.