Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Title
Now showing items 85-104 of 162
-
Paradigma Transedental: Rekonseptualisasi Epistemologi dalam Berkonstitusi di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)“Islam adalah Agama Sempurna dan Agama Keselamatan Dunia dan Akhirat”, Islam tidak sebatas identitas, ritual, formalitas, namun Islam harus menyatupadukan nilai kandungan dalam hati (qolb), akal (ro’yu), tindakan (bil ... -
Paradigma Transendental Perdagangan Bebas dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum nasional, perlu kembali pada ekonomi kebangkitan bangsa yaitu ekonomi Pancasila, untuk mencari solusi terbaik untuk Indonesia. ... -
Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Pemerintahan Berwawasan Pancasila dalam Mekanisme Perizinan Lingkungan
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Penelitian ini mendiskusikan permasalahan perizinan lingkungan yang dewasa ini disalahgunakan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Kerusakan lingkungan harus diminimalisasi dengan mekanisme perizinan lingkungan. ... -
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Industri Kreatif
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Surakarta yang menunjukan trend peningkatan dibuktikan dengan pertumbuhan sektor Industri kreatif di Kota Surakarta pada tahun 2015-2016 menyentuh angka 495 industri kreatif yang mana ... -
Pemikiran Transendental Model Profetik
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Gejala sekulerisme, dominasi rasionalisme dan materialisme dalam ilmu sosial-humaniora, serta pemahaman agama yang dogmatik dan reaktif, tidak bisa menjadi solusi ditengah permasalahan sosial merupakan faktor-faktor penting ... -
Pemilihan Presiden Indonesia pasca Amandemen berbasis Ideologi Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya mengikuti ideologiPancasila yang mengarah ... -
Penalaran Hukum: Politik Hukum terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Istilah politik hukum (legal policy), sebagai gambaran dari proses kebijakan resmi Negara melalui produk hukum yang dikeluarkan negara yaitu peraturan perundang-undangan. Legislasi terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019-04)Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah memecahkan ... -
Pencegahan Korupsi Dengan Menerapkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Dalam Pemerintahan
(Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI, 2017-05)Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku ke persidangan, namun perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap perbuatan korupsi tersebut. Salah satu aktor ... -
Pencemaran Air Tanah Sebagai Akibat Penambangan Emas Tradisional di Desa Jendi, Selogiri
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Air merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di dunia ini,hampi tiadak ada mahluk hidup yang bisa hidup tanpa air.Oleh karena manusia sangat tergantung pada air maka segala aktifitas yang di lakukannya ... -
Pendidikan Hukum Islam yang “Mendamaikan” Perbedaan Antarmazhab
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti ... -
Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Presfektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Penyelenggraan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pasca amanat UU no 32 tahun 2004 dan sampai sekarang dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2015 masih adanya kendala dalam pelaksanaan Demokrasi ... -
Penegakan Hukum berbasis Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Perkembangan ilmu hukum modern sebagai akibat konsekuensi dari perubahan bentuk menuju negara modern menjadi arus globalisasi yang tidak terelakkan, termasuk dengan perkembangan hukum positivistik. Dalam menggunakan ... -
Penegakan Hukum Bertetangga Demi Terjaminnya Keselarasan Lingkungan
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Salah satu lingkungan sosial yang menarik untuk diamati adalah bertetangga , agar kehidupan sosial diadalamnya berjalan dengan tertib dan nyaman , maka diperlukan hukum bertetangga.Hukum tetangga adalah hukum yang ... -
Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya, aturan hukum seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan ... -
Penegakan Hukum di Indonesia dengan Pendekatan Hukum Transendental
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Penegakan hukum yang telah berlangsung selama ini masih berorientasi pada pemikiran hukum positivistik yang mengedepankan kepastian hukum. Aspek lain di luar hal yang bersifat normatif, legalitas formil pun diacuhkan. ... -
Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan ... -
Penegakan Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai ... -
Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01)Penulisan ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ... -
Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Abstrak Kajian hukum positif terkait pengelolaan hutan di Indonesia ini didahului dengan pengamatan terhadap ketidakadilan bagi masyarakat lokal di sekitar taman nasional yang kemudian mendorong perlunya penelitian ...