Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS: Recent submissions
Now showing items 121-140 of 162
-
Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal dalam mendukung pelaksanaan start ... -
Hubungan BPMPTSP dengan Dinas Pertambangan dan Energi Dalam Penerbitan Izin Tambang Galian C
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kewenangan yang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin tambang galian C dan sejauh ... -
Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia dari Kontrak Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Indonesia sebagai negara dengan Sumber daya Alam berupa pertambangan yang melimpah telah banyak menjadi destinasi investasi dalam bidang pertambangan oleh banyak perusahaan-perusahaan asing. Salah satu pertambangan ... -
Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Dewasa ini iklan dan peredaran kosmetika, baik melalui perdagangan manual maupun on line banyak terjadi di masyarakat, hal ini mengakibatkan banyaknya peredaran kosmetika di masyarakat yangtidak memenuhi persyaratan ... -
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare states), peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan antara lain ... -
Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Di tengah proses liberalisasi ekonomi dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki termasuk masalah ... -
Quo Vadis Izin Lingkungan Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) (Studi Kasus di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi Izin Lingkungan Pendirian TPS dan juga merumuskan model implementasi izin lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ... -
Analisis Peraturan Daerah Bermasalah Terkait Dengan Tata Kelola Perizinan yang Ramah Investasi di Kota Surakarta
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting terutama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hal tersebut mempengaruhi iklim investasi yang diharapkan menjadi modal pembangunan ... -
Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Kecamatan dalam sistim pemerintahan daerah di Indonesia, diposisikan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan tiga fungsi utama yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan, melakukan koordinasi, dan menjalankan ... -
Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Perizinan
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan pola hubungan pengawasan. Hal ini beranjak dari sistem desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Meskipun pemerintah ... -
TANGGUNGJAWAB PELAKU BISNIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016-03)Pembebanan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku bisnis, perlu dilakukan kajian ulang dengan secara lebih mendalam guna mendapatkan pembebanan secara proporsional. Kajian saat masih cenderung ... -
FREIES ERMESSEN KE CITIZEN FRIENDLY DALAM PERIZINAN INDONESIA
(Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”, 2017-04)Simbolisasi administrasi pemerintahan dengan Citizen Friendly memberi harapan besar terhadap berubahan mendasar menuju administrasi pemerintahan yang demokratis, familier, ramah serta kesejajaran kedudukan antara ... -
Dimensi Spiritual dalam Hukum: Mengartikulasi Nilai Spiritual dalam Bangunan Pemikiran Hukum Mainstream
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Permasalahan dalam tulisan ini adalah, dominasi positivisme hukum telah menjebak hukum ke banyak hal yang kontra produktif, hal ini terjadi karena “hukum cita rasa” Indonesia tidak dijadikan sebagi fundamen kerangka ... -
Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Tulisan dibawah ini membahas tentang paradigma hukum baik paradigma rasional maupun paradigma fakta sosial yang merupakan basis berlakunya hukum. Dalam masyarakat modern tumpuan hukum untuk menopang jalannya pemerintahan ... -
Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushūl Fiqih
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Kebebasan akal dan logika, filsafat hukum Islam menempatkannya secara proporsional. Dimana akal dengan potensi luarbiasa dibebaskan untuk berkarya dan berpikir dalam penderivasian hukum dengan naungan dan bimbingan wahyu. ... -
Penggunaan DNA dalam Kloning Embrio Manusia dalam Pandangan Filsafat Ilmu
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Penggunaan DNA dalam kloning embrio manusia merupakan penemuan terbesar abad ini, namun dampak dari pemanfaatannya membawa masalah yang lebih rumit. Hal ini karena DNA dapat diambil dari orang-orang yang diinginkan. Ini ... -
Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Dunia siber merupakan dunia yang dihasilkan dari interkoneksi jaringan komputer. Siber merupakan dunia yang unik dan bukan dunia maya (khayalan) dikarenakan jika terjadi pelanggaran hukum di dunia siber ada hukuman yang ... -
Pendidikan Hukum Islam yang “Mendamaikan” Perbedaan Antarmazhab
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti ... -
Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak berjalan mulus karena terhambat oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersumber dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, maupun faktor-faktor eksternal ... -
Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)The purpose of the dissertation research is to find and analyze clues evidence in criminal proceedings. Evidence one clue as valid evidence according to the Criminal Procedure Code , under Article 188 of this Code of ...