Browsing Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS by Issue Date
Now showing items 21-40 of 162
-
Penalaran Hukum: Politik Hukum terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Istilah politik hukum (legal policy), sebagai gambaran dari proses kebijakan resmi Negara melalui produk hukum yang dikeluarkan negara yaitu peraturan perundang-undangan. Legislasi terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Asumsi dasar Positivisme Hukum bahwa kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan non yuridis seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, ... -
Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak berjalan mulus karena terhambat oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersumber dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, maupun faktor-faktor eksternal ... -
Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Hakekat kebebasan berkontrak didasarkan atas teori hukum alam yang memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam dan mahluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya (desires) dan ... -
Rekonstruksi Kelembagaan MPR
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)UUD 1945 setelah amandemen menyebabkan terjadinya pergeseran kelembagaan negara. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 kedudukannya sejajar. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR ... -
Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Tulisan dibawah ini membahas tentang paradigma hukum baik paradigma rasional maupun paradigma fakta sosial yang merupakan basis berlakunya hukum. Dalam masyarakat modern tumpuan hukum untuk menopang jalannya pemerintahan ... -
Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Perkembangan pemikiran tentang sumber pengetahuan (ilmiah/ilmu pengetahuan) berdampak pada ilmu hukum, sehingga melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum, antara lain lahirnya aliran pemikiran sociology ... -
Keseimbangan Bagi Hasil Masyarakat Nelayan: Studi Kritis Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pati dan Rembang Jateng
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Budaya lokal dengan segala instrumennya mengakar kuat dalam sanubari masyarakat nelayan, bertindak berdasar pada keyakinan untuk keseimbangan, walaupun faktanya berbeda. Tidak sinkronnya kebijakan yang terpadu institusi ... -
The Disorder of Law:Kajian Inkonstitusional Undang-Undang sebagai Pedoman Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Core atau hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas Keadilan dan Kebenaran (the truth). Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, keadilan adalah relatif. Kebenaran jika dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia arah ... -
Problem Epistemologi Ilmu Hukum:Dialektik Perubahan Paradigma ?
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Dalam dekade terakhir ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Gejala ini menimbulkan kegelisahan para ilmuwan, ketika melihat perkembangan ilmu ... -
Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)The functional meaning of environmental license in order to manage environment can be seen on the precision or exactness of fulfillment of conditions of environmental license which administratively is relevant for ... -
Penegakan Hukum Bertetangga Demi Terjaminnya Keselarasan Lingkungan
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Salah satu lingkungan sosial yang menarik untuk diamati adalah bertetangga , agar kehidupan sosial diadalamnya berjalan dengan tertib dan nyaman , maka diperlukan hukum bertetangga.Hukum tetangga adalah hukum yang ... -
Penguatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Masyarakat sebagai kekuatan otonom dalam sistem kehidupan memiliki peran yang strategis dan mennetukan. Mayarakat adalah sekumpulan insan yang secara langsung berada pada lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memerlukan ... -
Corporate Social Responsibility Dalam UU Perseroan Terbatas (Telaah Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang mendorong terciptanya amanat ini adalah ... -
Implementasi Corporate Social Responsibility Oleh Pelaku Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)This research using juridical empiric approach and incorporated as evaluative-descriptive research by using analysis-qualitative methods. We are using primary and secondary source for our research source. We are using ... -
Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Masalah Pencemaran Lingkungan Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/PdT.G/2015/PN.PLG Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Bumi Mekar Hijau
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Putusan Pengadilan Negeri Palembang Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.PLG antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Bumi Mekar Hijau dimana amar putusannya menolak ... -
Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungandi Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Hukum sebagai bagian dari masyarakat harus mampu memberikan akses kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan. Prinsip strict liability pada penegakan hukum ... -
Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Dewasa ini isu kerusakan lingkungan hidup yang paling dominan diakibatkan dari kegiatan industri yang mengabaikan aspek lingkungan.Perkembangan bidang industri yang meningkat dengan pesat mengakibatkan timbulnya pencemaran ... -
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Lingkungan Dikaji dari Perspektif Hukum Islam
(Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016)Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai kepentingan umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin santer ...