Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak terlintas pembahasan tentang kebebasan dalam melakukan perjanjian (akad). Umumnya hanya membatasi pembahasan tentang akad-akad tertentu dengan merumuskan aturan-aturan rinci (rukun ...

Dinamisasi hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan ini, ...

Penyelenggaraan pemerintahan yang didadasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam prakteknya tidak memadai. Hal ini, karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis selalu ...

Dalam makalah ini penulis mengkaji tentang al-‘adah wa al-‘urf dalam bangunannya dengan hukum Islam. Dari paparan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan adat dalam bangunan hukum Islam menjadi salah ...

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus controversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan ...

Investor menginvestasikan dananya di Pasar Modal, tidak bisa langsung masuk kedalamnya, melainkan harus melalui perantara pedagang efek. Dalam pasar modal dikenal istilah Pialang atau Broker. Pialang sebagai perantara ...

Di bulan Nopember menjelang di penghujung akhir tahun 2008, masyarakat Indonesia gencar dan heboh lagi menanggapi prilaku poligami seorang usahawan yang bernama Syech Puji dengan menikahi seorang gadis yang berumur belia ...

Merger, akuisisi, dan divestasi telah menjadi topik yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Fenomena divestasi ini merupakan hal yang tidak kalah menarik dengan merger dan akuisisi. Divestasi tidak sematamata dipicu ...

Masalah keturunan (nasab) dan kewarisan tidak semuanya didasarkan pada ayat al-Qur’an yang qath’i. Peran akal manusia tidak dapat diingkari dan, sebagai konsekuensi logisnya, pengaruh sosial budaya sulit untuk dihindari. ...

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekwensi dari pasal ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan prilaku alat negara ...