Prosiding Seminar Nasional 2015: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 30
-
Dimensi Spiritual dalam Hukum: Mengartikulasi Nilai Spiritual dalam Bangunan Pemikiran Hukum Mainstream
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Permasalahan dalam tulisan ini adalah, dominasi positivisme hukum telah menjebak hukum ke banyak hal yang kontra produktif, hal ini terjadi karena “hukum cita rasa” Indonesia tidak dijadikan sebagi fundamen kerangka ... -
Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Tulisan dibawah ini membahas tentang paradigma hukum baik paradigma rasional maupun paradigma fakta sosial yang merupakan basis berlakunya hukum. Dalam masyarakat modern tumpuan hukum untuk menopang jalannya pemerintahan ... -
Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushūl Fiqih
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Kebebasan akal dan logika, filsafat hukum Islam menempatkannya secara proporsional. Dimana akal dengan potensi luarbiasa dibebaskan untuk berkarya dan berpikir dalam penderivasian hukum dengan naungan dan bimbingan wahyu. ... -
Penggunaan DNA dalam Kloning Embrio Manusia dalam Pandangan Filsafat Ilmu
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Penggunaan DNA dalam kloning embrio manusia merupakan penemuan terbesar abad ini, namun dampak dari pemanfaatannya membawa masalah yang lebih rumit. Hal ini karena DNA dapat diambil dari orang-orang yang diinginkan. Ini ... -
Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Dunia siber merupakan dunia yang dihasilkan dari interkoneksi jaringan komputer. Siber merupakan dunia yang unik dan bukan dunia maya (khayalan) dikarenakan jika terjadi pelanggaran hukum di dunia siber ada hukuman yang ... -
Pendidikan Hukum Islam yang “Mendamaikan” Perbedaan Antarmazhab
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti ... -
Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak berjalan mulus karena terhambat oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersumber dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, maupun faktor-faktor eksternal ... -
Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)The purpose of the dissertation research is to find and analyze clues evidence in criminal proceedings. Evidence one clue as valid evidence according to the Criminal Procedure Code , under Article 188 of this Code of ... -
Epistemologi Mencari Kebenaran Dengan Pendekatan Transendental
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Manusia diberi potensi istimewa berupa akal, yang dengannya manusia mencari kebenaran. Dalam khasanah ilmu pengetahuan, ada tujuh teori kebenaran, yaitu: The Correspondence theory of truth; The Coherence theory of truth; ... -
Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan ... -
Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Asumsi dasar Positivisme Hukum bahwa kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan non yuridis seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, ... -
Keseimbangan Bagi Hasil Masyarakat Nelayan: Studi Kritis Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pati dan Rembang Jateng
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Budaya lokal dengan segala instrumennya mengakar kuat dalam sanubari masyarakat nelayan, bertindak berdasar pada keyakinan untuk keseimbangan, walaupun faktanya berbeda. Tidak sinkronnya kebijakan yang terpadu institusi ... -
Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Hakekat kebebasan berkontrak didasarkan atas teori hukum alam yang memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam dan mahluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya (desires) dan ... -
Model Kebijakan Pengolahan Pertambangan Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Living well is the right of every person, to realize that it takes an effort of which to mine. Mining was done without regard to the environmental aspects will lead to a contamination. Pollution caused by the disposal ... -
Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan Indonesia, Khususnya dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Abstrak Kajian hukum positif terkait pengelolaan hutan di Indonesia ini didahului dengan pengamatan terhadap ketidakadilan bagi masyarakat lokal di sekitar taman nasional yang kemudian mendorong perlunya penelitian ... -
Nilai Hukum Perspektif Syariah Versus Epistemologi Hukum Berbasis Hukum Kodrat dan Positivisme
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Diskursus mazhab hukum kodrat dan mazhab hukum positivisme, telah menjadi wacana pedebatan yang mewarnai hampir setiap kajian filsafat hukum. Kedua mazhab hukum tersebut, sama mengklaim telah berhasil mengungkap hakikat ... -
Epistemologi Hukum Perdata dalam Bingkai Mazhab Hukum Alam
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berkompeten dengan asal-muasal serta lingkup dari sebuah wawasan atau pengetahuan. Ilmu ini mempertanyakan tentang apa, melalui proses bagaimana, dengan sarana apa, ... -
Adab Hukum: Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan karena kesalahan hukum, tetapi lebih karena manusia. Akal pikiran manusia yang telah mengolah hukumsedemikian rupa sesuai dengan kepentingan manusia itu ... -
Rekonstruksi Kelembagaan MPR
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)UUD 1945 setelah amandemen menyebabkan terjadinya pergeseran kelembagaan negara. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 kedudukannya sejajar. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR ... -
Paradigma Ilmu dan Agama dalam Upaya Mencari Kebenaran (Hakiki) dalam Penciptaan Alam Semesta
(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015-04)Perkembangan ilmu pengetahuan modern sangat mempengaruhi konsepsi para filosof tentang hubungan manusia dan alam semesta. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa, kontektualisasi ilmu yang dapat ...